Belakangan ini ada kecenderungan yang mulai terasa di banyak instansi pemerintah daerah: meningkatnya permohonan informasi publik dari perorangan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perkumpulan tertentu. Yang diminta bukan lagi sekadar dokumen kebijakan atau ringkasan anggaran, tetapi laporan pertanggungjawaban keuangan secara lengkap, termasuk dokumen pendukung yang sangat rinci, misalnya bukti tanda terima honorarium dan kwitansi pembelian. Alasan yang disampaikan hampir selalu sama: untuk kontrol sosial. Tren ini terasa janggal. Bukan karena kontrol sosial itu keliru. Kontrol sosial adalah salah satu fondasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Yang mengganjal adalah tingkat kerincian informasi yang diminta sebagai sasarannya. Kontrol sosial semestinya bekerja pada tingkat kebijakan dan akuntabilitas anggaran: apakah kegiatan itu perlu, apakah anggarannya wajar, apakah hasilnya nyata. Memeriksa tanda terima honorarium lembar demi...
Tempat Merawat Ingatan