Blognya Ihsan

Sejak Januari hingga September 2024, terdapat dua permohonan informasi dari masyarakat, baik individu maupun badan hukum, yang ditujukan kepada badan publik pemerintah daerah tempat saya bekerja. Pemohon meminta dokumen informasi publik yang berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah, termasuk dokumen pelaksanaan anggaran serta dokumen pengadaan barang dan jasa. Kedua permohonan tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai dasar hukum. Yang menarik adalah, tujuan permohonan informasi yang dicantumkan pemohon dalam surat permohonannya hampir sama. Mereka bermaksud menggunakan informasi publik ini sebagai bahan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum. Salah satu pemohon secara tegas menyebutkan bahwa dokumen yang diminta akan dijadikan alat bukti dugaan korupsi yang akan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Pemohon lainnya berencana menggunakan dokumen tersebut untuk melaporkan dugaan...

  (Tulisan ini dimuat Koran Lampung Post 31 Januari 2024) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menerbitkan keputusan nomor 13 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Keputusan tersebut memuat hasil penilaian atas penerapan SPBE tahun 2023 pada 621 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk instansi pemerintahan daerah di Lampung, Pemprov Lampung dan Pemkab Mesuji tercatat sebagai 2 pemerintahan daerah yang mendapatkan predikat sangat baik. Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu dan Kota Metro berada pada predikat baik. Sedangkan 5 pemerintah daerah lainnya meraih predikat cukup. Dibanding tahun sebelumnya, Kabupaten Pesawaran termasuk diantara instansi pemerintah daerah yang mengalami kemajuan. Hasil evaluasi SPBE tahun 2022, Pemkab Pesawaran meraih indeks 1...

  Pernyataan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim soal adanya “shadow organization” di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menuai pro kontra. Pihak yang kontra mempersoalkan eksistensi organisasi bayangan tersebut baik dari sisi alasan pembentukan, peran, kewenangan, serta pola hubungan kerja dengan pegawai ASN yang sudah mapan di instansi Kemendikbud Ristek. Sebagian orang menganggap kehadiran organisasi bayangan akan tumpang tindih dengan peran ASN yang sudah ada. Tak sedikit juga yang menilai hadirnya organisasi bayangan sebagai bentuk nyata kegagalan reformasi birokrasi. Sementara pihak yang mendukung berpendapat bahwa itu cara cepat Mas Menteri untuk merealisasikan transformasi digital di Kemendikbud Ristek yang sepertinya lebih susah terlaksana jika hanya mengandalkan tenaga ASN. Tulisan ini dibuat untuk memperkaya sudut pandang supaya diskusi atas persoalan tersebut kian bernas. Menurut Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Prof Nizam, seperti d...

  Sejalan dengan implementasi Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebutuhan instansi pemerintah terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang teknologi informasi menjadi kian besar. Istilah yang tengah populer adalah talenta digital yang merujuk pada orang-orang dengan kemampuan teknis di bidang teknologi informasi. Sementara Perpres SPBE secara umum menyebutnya sebagai sumber daya manusia (SDM) SPBE. Dalam konteks tranformasi digital di instansi pemerintahan, SDM SPBE atau talenta digital ini menjadi salah satu kunci sukses penerapan SPBE. Ihwal kebutuhan talenta digital di Indonesia baik sektor swasta maupun publik ini juga disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam siaran pers nomor 212/HM/KOMINFO/05/2022 yang dirilis 24 Mei 2022. Menurutnya, dibutuhkan 9 juta talenta digital level intermediate untuk 15 tahun ke depan. Berarti dalam setahun harus tersedia 600 ribu talenta digital de...

Agenda penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah kini memasuki tahap ke-3 atau tahap terakhir. Setelah sebelumnya melakukan penyederhanaan struktur organisasi serta mengalihkan jabatan struktural ke fungsional, pemerintah pusat mulai mengatur sistem kerja baru sebagai wujud penyesuaian dengan dua agenda sebelumnya. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi nomor 7 tahun 2022, pemerintah pusat mengatur sistem kerja instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Pengaturan sistem kerja baru ini merupakan satu keniscayaan supaya mesin birokrasi yang sudah disetel ulang melalui perubahan struktur dan perubahan status jabatan pegawai negeri sipil ini bekerja dengan efektif dan efisien. Secara umum penyesuaian sistem kerja yang diatur Permenpan RB 7 tahun 2022 tersebut mencakup mekanisme kerja dan proses bisnis. Mekanisme kerja bicara soal kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana, model penugasan, pelaksanaan tug...

Dimana kedudukan Pejabat Fungsional Dinas Kabupaten? Di halaman 21 Permenpan 7 Tahun 2022, ada 2 kondisi yang relevan yaitu pada huruf b angka 1 dan 2: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas) sebagai Pejabat Penilai Kinerja 2. Pejabat Pimpinan Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja Penjelasan selanjutnya di halaman 24 Dalam penjelasan dibawahnya disebutkan bahwa contoh organisasi yang dapat menerapkan gambaran diatas salahsatunya adalah dinas kabupaten/kota. Mengacu pada penjelasan diatas, maka kedudukan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas Kabupaten berada dibawah Kepala Dinas.