Blognya Ihsan

Para calon anggota legislatif yang sejak Juli 2008 mulai intensif mensosialisasikan diri mesti berfikir lebih cerdik menghadapi masyarakat yang tidak saja makin kritis namun juga piawai mengkonsolidasikan diri sekaligus mengecoh para caleg. Tipe calon pemilih yang paling menggemaskan para caleg adalah tipe pedagang dan makelar. Para calon pemilih menyusun daftar barang jualannya yang akan dijajakan pada para caleg dengan imbalan komitmen untuk mendukung caleg yang berani membeli barang yang ditawarkan. Tetapi, meski sudah terjadi kontrak, bukan tidak mungkin sang caleg hanya mendapatkan pepesan kosong sebab ternyata, ikatan komitmen di kalangan pemilih tidaklah kuat. Kemampuan para pemilih mengkonsolidasikan diri sebenarnya sudah nampak sejak pemilu 2004. Embrionya bahkan muncul sejak reformasi bergulir. Prakteknya makin terasa sejak mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung . Pemilih menghimpun diri dengan membawa beragam tawaran baik yang bersifat pragmatis ataupun

Anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah (DPR dan DPRD) adalah orang-orang yang harus selalu siap direcoki oleh jutaan mata rakyat yang selalu rajin mencermati kinerja mereka. Untuk mendapatkan baju dinas saja, kuping mereka panas karena dikritik dari berbagai pihak. Mau studi banding diomelin, tunjangan naik dicibir rakyat, perbaikan atau tunjangan sewa rumah juga diributkan orang ramai. Segala hal yang berkaitan dengan fasilitas sebagai anggota dewan didapatkan dengan cibiran dan kritikan masyarakat. Beda dengan orang-orang yang bekerja di swasta atau pengusaha dengan penghasilan tinggi. Mau tiap hari beli baju baru, jalan-jalan ke berbagai daerah, ataupun menambah aset rumah dan tanah, tak banyak orang yang mempersoalkan ataupun mencibir. Mereka dipandang absah menikmati hal-hal itu karena jerih payah mereka di dunia usaha. Adalah wajar jika Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sebuah pertemuan di depan pengusaha menyampaikan pendapat tentang pentingnya membangun kemapanan fina

Demonstrasi anarki warga Tapanuli Utara di kantor DPRD Sumatera Utara yang mengakibatkan wafatnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat menyimpan beberapa pelajaran berharga bagi kita. Pertama, aparat kepolisian hendaknya selalu mengencangkan kewaspadaan dan kesiagaan atas berbagai potensi keributan yang bakal muncul dalam sebuah demonstrasi. Analisa seperti ini harusnya muncul dari satuan intel kepolisian yang sebelum pelaksanaan demonstrasi biasanya rajin mengumpulkan informasi dan melakukan persuasi kepada penanggung jawab aksi demonstrasi. Satuan intel harus punya informasi akurat mengenai jumlah peserta demonstrasi, tuntutan atau isu yang diusung, skenario aksi, serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peserta demonstrasi tersebut. Paradigma yang harus dibangun satuan intel dalam konteks ini bukan paradigma kaku yang memposisikan polisi di satu titik dan demonstran di titik lain. Intel harus menjadi jembatan komunikasi dan berperan sebagai mitra bagi para demonstran dal