Skip to main content

Posts

Showing posts from 2013

Pemburu Rente Anggaran (Tulisan di Lampung Post, 12 November 2013)

Salah satu persoalan yang muncul dalam sektor pembiayaan pembangunan pemerintah adalah keberadaan para pemburu rente yang selalu mengintip peluang memperoleh keuntungan dari setiap mata anggaran negara yang akan dibelanjakan, terutama di ranah pengadaan barang dan jasa. Pemburu rente ini bisa dari kalangan internal birokrasi, pejabat politik, pengusaha, bahkan dari aktor yang secara struktural tidak ada dalam wilayah jabatan formal pemerintahan tetapi memiliki pengaruh dalam menentukan agenda pembangunan pemerintah, baik karena ada kaitan kekerabatan maupun karena hubungan pertemanan yang sangat erat dengan penguasa. Tahanan KPK Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sekaligus adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mungkin termasuk tipe yang terakhir disebutkan. Ia berada diluar struktur pemerintahan, tetapi diduga berperan penting dalam penentuan kebijakan tender proyek-proyek pemerintah di Provinsi Banten dan Tanger

Kebijakan Mobil Murah

Diantara kepala daerah yang terang-terangan menyatakan keberatannya terhadap kebijakan pemerintah pusat meluncurkan program mobil murah dan ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Tanpa perlu kajian yang rumit hingga mengernyitkan dahi, alasan Jokowi menolak program LCGC tersebut amat mudah dimengerti. Harga mobil yang murah, apalagi ditambah dengan kemudahan kredit, akan meningkatkan pembelian masyarakat terhadap mobil. Meningkatnya pembelian mobil berarti akan menambah jumlah mobil yang beredar di jalanan. Dengan asumsi jalanan di Jakarta tidak bisa lagi diperluas atau ditambah, maka hadirnya mobil-mobil baru ini akan menambah kemacetan. Ini sama saja dengan tambahan beban bagi pemerintah DKI Jakarta dan kota-kota lain yang sedang berupaya membenahi masalah kemacetan. Belum juga persoalan kemacetan berhasil diselesaikan, tiba-tiba saja berkeliaran mobil-mobil baru yang seakan sengaja dimunculkan untuk menguji kemampuan k

Mengawal Rekrutmen CPNS

Rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah akhir tahun ini seharusnya bisa menjadi model rekrutmen yang berbeda dan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alasan pertama karena rekrutmen tahun ini merupakan rekrutmen pertama setelah masa moratorium. Asumsinya, selama masa moratorium pemerintah pusat telah melakukan evaluasi holistik terhadap manajemen kepegawaian secara nasional termasuk didalamnya penyelenggaraan rekrutmen CPNS untuk membangun model rekrutmen yang lebih baik di masa berikutnya. Alasan kedua karena adanya semangat reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah pusat dimana salah bentuk keseriusannya adalah tampilnya wakil presiden sebagai ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi. Dengan dipimpin wakil presiden maka kebijakan reformasi birokrasi bisa lebih powerfull dan diterima oleh aparat birokrasi di lintas kementerian maupun daerah dibandingkan jika hanya dipimpin oleh seorang menteri. Meskipun sosiali

Kantor Baru Saya

Sudah pindah kantor? Kantornya sudah jadikah? Tanya seorang teman via telpon. Dia sudah menempati kantor barunya, milik pemerintah, bukan lagi sewa. Yang ia tanyakan pada saya juga hal yang sama, apakah instansi tempat saya bekerja masih sewa tempat atau sudah membuat kantor baru. Saya jawab: kantornya sudah ada, sudah jadi. Tapi, belum bisa dipastikan kapan saya menempati kantor tersebut. Mungkin 10 atau 15 tahun lagi. Ia agak bingung. Yang saya maksud adalah bisa kantor Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan kantor dinas di kabupaten tempat saya bekerja. Ia hanya tertawa. Sebetulnya itu jawaban spontan, sebuah candaan yang tiba-tiba saja hadir dalam fikiran saya. Beberapa hari setelahnya, saya berfikir, bagaimana jika hal itu jadi kenyataan?. Dulu, pertama kali menjadi mahasiswa, saya sempat berimajinasi. Saya membayangkan mengunjungi teman-teman dekat saya yang kuliah tersebar di berbagai perguruan tinggi di Jawa. Saya menemui mereka dan meng

Memperbaiki Peringkat Doing Business

Berdasarkan riset International Finance Corporation (IFC) yang dipublikasikan bersama dengan Bank Dunia, peringkat doing business Indonesia tahun 2013 ada di posisi ke 128 dari 185 negara yang dinilai. Ini berarti bahwa Indonesia menempati posisi ke 128 dalam hal kemudahan berbisnis. Tahun 2012 Indonesia menduduki peringkat 129 dari 183 negara, sedangkan pada tahun 2011 berada pada posisi 121 dari 183 negara. Peringkat doing business ini masih jauh dari harapan pemerintah yang menargetkan bisa meraih posisi 75 pada tahun 2014. Untuk itu, Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) telah menetapkan quick wins nasional berupa jalur cepat perbaikan peringkat doing business . Langkah itu dimulai dengan menugaskan sejumlah wakil menteri untuk menjadi bagian dari Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) yang diketuai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo. Tujuan pelibatan wakil men

Mengubah Mindset dengan Lelang Online

Ketika berita tentang proyek pengadaan barang dan jasa di Lampung Timur yang diduga telah habis dibagi tanpa melalui proses tender muncul di harian Lampung Post beberapa waktu lalu, ada dua hal yang menarik dicermati: Pertama , perlu diperjelas, apakah proyek yang katanya telah dibagi habis itu adalah paket pekerjaan pengadaan yang seharusnya dilakukan melalui proses pelelangan ataukah memang paket pekerjaan yang termasuk dalam kategori pengadaan langsung (tanpa pelelangan). Jika yang dimaksud adalah paket pekerjaan yang seharusnya dilakukan melalui proses pelelangan, membaginya kepada rekanan tanpa proses pelelangan jelas sebuah kesalahan. Tapi jika yang dimaksud adalah paket pekerjaan yang dilakukan dengan metode pengadaan langsung, tidak ada masalah. Kedua , pertanyaan rekanan kepada seorang kepala dinas tentang paket pekerjaan pengadaan sebetulnya tidak perlu dilakukan jika bertujuan untuk sekedar mengetahui rencana pengadaan di dinas tersebut. Mengapa? Karena sesuai dengan P

Lelang Jabatan Lurah

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencetuskan gagasan untuk melelang jabatan lurah dan camat di wilayah DKI Jakarta. Menurut rencana, lelang jabatan lurah dan camat ini akan mulai dilakukan Bulan Februari ini. Melalui lelang jabatan ini, Jokowi berharap dapat menemukan sosok lurah dan camat yang bisa merealisasikan visi misinya serta dapat menyesuaikan dengan pola kerja serta gaya kepemimpinan yang ia jalankan. Istilah lelang jabatan sebetulnya untuk mempermudah penyebutan saja. Konsepnya identik dengan rekrutmen pejabat eselon secara terbuka yang digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) dan sudah mulai dilaksanakan oleh beberapa lembaga pemerintah pusat. Rekrutmen pejabat eselon secara terbuka ini dilakukan untuk mendapatkan sosok pejabat eselon yang kualified serta guna memberikan kesempatan yang sama kepada PNS di seluruh Indonesia untuk meniti jenjang karir secara profesional. Dari sisi kepe

Setelah Moratorium Rekrutmen CPNS Berakhir

Terhitung sejak 31 Desember 2012, moratorium penerimaan CPNS yang telah berjalan selama 16 bulan resmi berakhir. Meski demikian, rambu pengelolaan PNS yang diterapkan selama moratorium yakni kebijakan pertumbuhan nol (zero growth policy) akan tetap dilanjutkan. Ke depan, perekrutan CPNS hanya bisa dilakukan setelah mendapat izin dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi yang dipimpin Wakil Presiden Boediono dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, perekrutan harus diawali pembuatan peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk 5 tahun ke depan yang didukung oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja. Instansi pemerintah juga harus memiliki perencanaan dan melaksanakan redistribusi pegawai, serta memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel. Kedua, perekrutan CPNS daerah hanya boleh dilakukan oleh pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah 50% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kebi