Skip to main content

Anarki Demokrasi

Demonstrasi anarki warga Tapanuli Utara di kantor DPRD Sumatera Utara yang mengakibatkan wafatnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat menyimpan beberapa pelajaran berharga bagi kita. Pertama, aparat kepolisian hendaknya selalu mengencangkan kewaspadaan dan kesiagaan atas berbagai potensi keributan yang bakal muncul dalam sebuah demonstrasi. Analisa seperti ini harusnya muncul dari satuan intel kepolisian yang sebelum pelaksanaan demonstrasi biasanya rajin mengumpulkan informasi dan melakukan persuasi kepada penanggung jawab aksi demonstrasi. Satuan intel harus punya informasi akurat mengenai jumlah peserta demonstrasi, tuntutan atau isu yang diusung, skenario aksi, serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peserta demonstrasi tersebut.

Paradigma yang harus dibangun satuan intel dalam konteks ini bukan paradigma kaku yang memposisikan polisi di satu titik dan demonstran di titik lain. Intel harus menjadi jembatan komunikasi dan berperan sebagai mitra bagi para demonstran dalam melaksanakan agenda aksinya. Mitra disini berarti memastikan bahwa agenda demonstrasi bisa tetap berjalan dengan damai dengan menghilangkan berbagai potensi keributan yang ada. Persuasi harus dilakukan aparat intel guna meyakinkan demonstran bahwa aksi mereka akan didukung aparat (dalam hal keamanan) dan tujuan aksi mereka bisa tercapai.

Sebagai contoh, adakalanya demonstran menginginkan Ketua DPRD menemui mereka langsung pada saat unjuk rasa, namun sang Ketua tidak bersedia. Jika menurut analisa intelijen, kehadiran sang Ketua akan meminimalisir keributan, maka aparat polisi seharusnya melalukan persuasi kepada Ketua DPRD agar menemui warga dengan jaminan keselamatan.

Kedua, ada fakta yang begitu nyata soal ketidakefektifan partai politik dalam menjalankan fungsi komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat. Unjuk rasa menjadi saluran utama yang selalu dipakai masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Padahal, penyampaian aspirasi tidak melulu menggunakan cara demonstrasi. Disinilah pentingnya partai politik membuka saluran komunikasi yang lebih variatif dan ikhlas, bukan sekedar kamuflase alias penghias bibir.

Comments

Popular posts from this blog

Kunci Keberhasilan Pola Kemitraan Bagi Sektor Perikanan

Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendefinisikan kemitraan sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Adapun pola kemitraan yang dianut dalam undang-undang tersebut berupa inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan ( joint venture ), dan penyumberluaran ( outsourcing ). Dari berbagai pola kemitraan tersebut, penulis tertarik memberikan pandangan terhadap praktik pola kemitraan inti-plasma yang selama ini dijalankan di Indonesia. Pola kemitraan inti-plasma ini diperkenalkan Bank Dunia (World Bank) era 1970-an yang diterapkan dalam program pertanian sebagai pengganti model perkebunan skala besar. Sejak saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian Keputusan Presiden s

Lulus Tes CPNS Tanpa Curang

Ada beberapa teman yang bertanya kepada saya tentang tips-tips supaya lulus tes tulis CPNS. Saya memang punya pengalaman tiga kali ikut tes tulis CPNS dan semuanya lulus. Dua kali lulus tes tulis CPNS dosen, 1 kali lulus tes CPNS pemda. Tahun 2007 dan 2008 saya lulus tes CPNS dosen, tapi gagal di tes wawancara dan microteaching. Akhir 2008, saya lulus tes CPNS pemda yang mengantarkan saya pada profesi baru sebagai calon abdi negara. Banyak orang yang pesimis dengan proses rekrutmen CPNS karena sejarah perekrutan calon-calon pelayan masyarakat ini kerap diimbuhi kasus-kasus ketidakberesan beraroma KKN. Kasus suap, perjokian, serta nepotisme memang selalu mengemuka. Bahkan ada juga yang berujung di meja hijau. Namun, seiring reformasi birokrasi yang rajin didengungkan banyak kalangan, penegakkan hukum yang mulai tumbuh, ditambah media massa yang kritis, rasanya kita tak boleh kehilangan optimisme bahwa ke depan rekrutmen PNS akan berjalan secara jujur. Ketika saya akan mengurus Sur

Pemburu Rente Anggaran (Tulisan di Lampung Post, 12 November 2013)

Salah satu persoalan yang muncul dalam sektor pembiayaan pembangunan pemerintah adalah keberadaan para pemburu rente yang selalu mengintip peluang memperoleh keuntungan dari setiap mata anggaran negara yang akan dibelanjakan, terutama di ranah pengadaan barang dan jasa. Pemburu rente ini bisa dari kalangan internal birokrasi, pejabat politik, pengusaha, bahkan dari aktor yang secara struktural tidak ada dalam wilayah jabatan formal pemerintahan tetapi memiliki pengaruh dalam menentukan agenda pembangunan pemerintah, baik karena ada kaitan kekerabatan maupun karena hubungan pertemanan yang sangat erat dengan penguasa. Tahanan KPK Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sekaligus adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mungkin termasuk tipe yang terakhir disebutkan. Ia berada diluar struktur pemerintahan, tetapi diduga berperan penting dalam penentuan kebijakan tender proyek-proyek pemerintah di Provinsi Banten dan Tanger