Tips Menjadi Anggota Dewan Bermartabat

Anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah (DPR dan DPRD) adalah orang-orang yang harus selalu siap direcoki oleh jutaan mata rakyat yang selalu rajin mencermati kinerja mereka. Untuk mendapatkan baju dinas saja, kuping mereka panas karena dikritik dari berbagai pihak. Mau studi banding diomelin, tunjangan naik dicibir rakyat, perbaikan atau tunjangan sewa rumah juga diributkan orang ramai. Segala hal yang berkaitan dengan fasilitas sebagai anggota dewan didapatkan dengan cibiran dan kritikan masyarakat.

Beda dengan orang-orang yang bekerja di swasta atau pengusaha dengan penghasilan tinggi. Mau tiap hari beli baju baru, jalan-jalan ke berbagai daerah, ataupun menambah aset rumah dan tanah, tak banyak orang yang mempersoalkan ataupun mencibir. Mereka dipandang absah menikmati hal-hal itu karena jerih payah mereka di dunia usaha.

Adalah wajar jika Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sebuah pertemuan di depan pengusaha menyampaikan pendapat tentang pentingnya membangun kemapanan finansial sebelum masuk ke arena politik dan meraih jabatan-jabatan politik tertentu.

Substansi masalahnya sebetulnya terletak pada persepsi negatif publik terhadap kiprah para anggota dewan. Terlalu banyak contoh kasus di kalangan anggota dewan yang diekspose media sehingga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan. Tentang desas-desus banyaknya uang seseran yang diterima anggota dewan sampai kasus – kasus korupsi ratusan juta hingga miliaran rupiah yang melibatkan anggota dewan.

Persepsi publik ini susah dilawan kecuali dengan tindakan konkrit dari para anggota dewan sendiri. Caranya adalah dengan menunjukkan performance terbaik dari sisi kinerja, komitmen moral, maupun aspek lainnya.

Berikut ini tips-tips bagi para anggota dewan yang ingin memperbaiki performance terbaiknya di mata masyarakat.

Pertama, Sejak awal terpilih menjadi anggota legislatif, sebelum pelantikan digelar, hendaknya segera mempelajari fungsi dan peran sebagai anggota dewan serta aturan perundangan yang berkaitan dengan tugas-tugas kedewanan. Ada 3 fungsi anggota dewan yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini mesti dipahami dengan baik sampai pada tingkatan pemahaman yang utuh tentang bagaimana fungsi tersebut diimplementasikan. Terlebih bagi mereka yang baru pertama kali menjadi anggota dewan, butuh kerja esktra agar bisa memahami hal ini secara cepat tanpa harus menunggu satu dua tahun menjabat.

Kedua, Membangun tim kerja. Menjadi anggota dewan itu tidak harus menjadi serba bisa tetapi harus tahu inti persoalan yang ada di depan mereka dan tahu celah-celah penyelesaiannya. Ketika ditanya wartawan, dia harus tahu betul pokok permasalahan yang ditanyakan. Mengapa harus ada tim kerja atau tim pendukung? Karena beban kerja anggota dewan, jika dijalankan secara ideal, ternyata memang banyak. Selain itu, tidak semua persoalan bisa diserap secara cepat, detil, dan sempurna oleh anggota dewan.

Maka, sudah sepatutnya anggota dewan didampingi tim pendukung yang akan membantu memuluskan tugasnya sebagai wakil rakyat. Selain itu, anggota dewan harus betul-betul disiplin dalam menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaannya.

Unsur tim pendukung antara lain:

• Asisten pribadi: sekretaris, dokumentasi kegiatan, scheduling, laporan kinerja, akomodasi perjalanan dinas.
• Staf khusus: feeding data informasi, advokasi pengaduan masyarakat, pencitraan media, mengelola situs pribadi, mengelola pengaduan online/rumah aspirasi, laporan kerja bulanan/tahunan.
  

Ketiga, Membangun mekanisme komunikasi dengan konstituen baik dalam rangka penyerapan
aspirasi maupun laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Sebaiknya anggota dewan punya posko khusus di daerah pemilihannya yang bisa digunakan sebagai sarana komunikasi dengan konstituen baik dalam menyampaikan laporan kinerja per tri wulan, semester, atau tahunan ataupun menyerap aspirasi. Penyediaan posko ini bisa bersinergi dengan anggota dewan lain di berbagai tingkat. Dengan begitu, konstituen tahu apa yang telah dilakukan oleh wakilnya di parlemen.

Keempat, Berkomitmen untuk tidak mendatangi tempat-tempat yang dipersepsikan negatif oleh publik seperti diskotik, panti pijat, night club, atau lokalisasi kecuali kunjungan resmi menunaikan tugas kedewanan. Anggota dewan juga harus menjaga diri dari tindakan asusila lainnya.

Kelima, tidak coba-coba memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dengan melakukan praktik KKN.