Skip to main content

Mangkir Kerja di Hari Pertama

Inspeksi mendadak (sidak) di hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Hasilnya, tingkat kehadiran pegawai selalu dibawah 100%. Diantara pegawai yang tidak masuk, tidak sedikit yang absen tanpa memberikan keterangan jelas kepada atasan di satuan kerjanya. Sayangnya kita tidak punya data pembanding. Kalau saja sidak itu dilakukan di hari kerja biasa, bukan setelah libur panjang, apakah tingkat kehadiran pegawai lebih tinggi dibanding sidak di hari pertama pasca liburan?

Selama ini sidak di hari pertama setelah liburan terlanjur menjadi rutinitas yang bukan hanya merasa penting dilakukan oleh pejabat pemerintahan tetapi juga menjadi bahan berita yang juga rutin ditunggu-tunggu media massa. Nilai beritanya akan semakin tinggi bagi para wartawan apabila dalam sidak itu ditemukan tingkat kehadiran PNS yang rendah, kantor-kantor yang tutup terlalu dini, sanksi tegas yang diterapkan, atau aksi kepala pemerintahan yang menampilkan kekesalannya terhadap kinerja pegawai seperti yang dilakukan Walikota Padang Sumatera Barat.

Sidak sebetulnya hanya sebuah instrumen diantara sekian instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol dan membina kedisiplinan PNS. Dari sisi pelaksanaan, sidak biasa dilakukan pada hari-hari tertentu yang secara psikologis membuat para pegawai merasa absah membolos atau bermalas-malasan seperti hari kerja yang diapit dua hari libur nasional atau hari kerja pasca lebaran yang terasa “terlalu cepat datang”. Mungkin ada baiknya sidak dilakukan diluar hari-hari tersebut dengan frekuensi yang jelas.

Comments

Popular posts from this blog

Kunci Keberhasilan Pola Kemitraan Bagi Sektor Perikanan

Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendefinisikan kemitraan sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Adapun pola kemitraan yang dianut dalam undang-undang tersebut berupa inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan ( joint venture ), dan penyumberluaran ( outsourcing ). Dari berbagai pola kemitraan tersebut, penulis tertarik memberikan pandangan terhadap praktik pola kemitraan inti-plasma yang selama ini dijalankan di Indonesia. Pola kemitraan inti-plasma ini diperkenalkan Bank Dunia (World Bank) era 1970-an yang diterapkan dalam program pertanian sebagai pengganti model perkebunan skala besar. Sejak saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian Keputusan Presiden s

Lulus Tes CPNS Tanpa Curang

Ada beberapa teman yang bertanya kepada saya tentang tips-tips supaya lulus tes tulis CPNS. Saya memang punya pengalaman tiga kali ikut tes tulis CPNS dan semuanya lulus. Dua kali lulus tes tulis CPNS dosen, 1 kali lulus tes CPNS pemda. Tahun 2007 dan 2008 saya lulus tes CPNS dosen, tapi gagal di tes wawancara dan microteaching. Akhir 2008, saya lulus tes CPNS pemda yang mengantarkan saya pada profesi baru sebagai calon abdi negara. Banyak orang yang pesimis dengan proses rekrutmen CPNS karena sejarah perekrutan calon-calon pelayan masyarakat ini kerap diimbuhi kasus-kasus ketidakberesan beraroma KKN. Kasus suap, perjokian, serta nepotisme memang selalu mengemuka. Bahkan ada juga yang berujung di meja hijau. Namun, seiring reformasi birokrasi yang rajin didengungkan banyak kalangan, penegakkan hukum yang mulai tumbuh, ditambah media massa yang kritis, rasanya kita tak boleh kehilangan optimisme bahwa ke depan rekrutmen PNS akan berjalan secara jujur. Ketika saya akan mengurus Sur

Pemburu Rente Anggaran (Tulisan di Lampung Post, 12 November 2013)

Salah satu persoalan yang muncul dalam sektor pembiayaan pembangunan pemerintah adalah keberadaan para pemburu rente yang selalu mengintip peluang memperoleh keuntungan dari setiap mata anggaran negara yang akan dibelanjakan, terutama di ranah pengadaan barang dan jasa. Pemburu rente ini bisa dari kalangan internal birokrasi, pejabat politik, pengusaha, bahkan dari aktor yang secara struktural tidak ada dalam wilayah jabatan formal pemerintahan tetapi memiliki pengaruh dalam menentukan agenda pembangunan pemerintah, baik karena ada kaitan kekerabatan maupun karena hubungan pertemanan yang sangat erat dengan penguasa. Tahanan KPK Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sekaligus adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mungkin termasuk tipe yang terakhir disebutkan. Ia berada diluar struktur pemerintahan, tetapi diduga berperan penting dalam penentuan kebijakan tender proyek-proyek pemerintah di Provinsi Banten dan Tanger