Skip to main content

Pelayan Publik


Awal bulan Maret (2011) ini saya mengurus pajak motor ke kantor Samsat. Datang ke kantor pelayanan semacam ini, saya selalu mengamati berbagai aspek yang menunjang pelayanan seperti petugas pelayanan, info alur pelayanan, meja informasi, termasuk ada tidaknya keterangan tata cara pelayanan, jenis layanan, lama pelayanan, serta biaya pelayanan.

Yang paling utama adalah sikap petugas pelayanan terhadap konsumen. Saya biasa merujuk pada performance petugas pelayanan di perusahaan seperti Bank, Hotel, atau restoran. Banyak perusahaan bonafid yang dalam pelayanan terhadap konsumen sangat memuaskan. Konsumen benar-benar menjadi raja.

Dengan paradigma pemerintahan yang saya pahami sebagai pelayan publik, wajar jika saya pun mengharapkan para petugas pelayanan kantor pemerintah juga menampilkan sikap dan performance yang membuat masyarakat merasa nyaman. Dan itulah pula yang membuat saya selalu menilai kualitas pelayanan di sebuah kantor pemerintah seperti kantor samsat ini.

Hari itu saya disuguhi omelan petugas pelayanan di sebuah loket hanya karena si wajib pajak menanyakan ke loket mana ia harus bayar. Dengan nada tinggi si petugas berkata: "Makanya duduk di depan tadi tuh perhatiin, dari loket sini orang-orang pada pindah kemana." Ah, sangat jauh dibanding pelayanan di sebuah Bank swasta ternama. Padahal si wajib pajak itu datang untuk memberikan uang pada negara.

Sikap petugas semacam itu sebetulnya menunjukkan bahwa slogan pemerintah adalah pelayan rakyat belumlah menjadi spirit yang meresap dalam jiwa para pengelola negara. Tepatnya baru sekedar cita-cita dan harapan yang masih harus terus diperjuangkan. Mungkin masih banyak yang memegang paradigma lama bahwa masyarakat harus melayani pemerintah.

Di loket-loket pelayanan itu harusnya ada orang-orang muda yang ramah, sabar, cekatan, sopan, santun, dan senantiasa menebar senyum pada customer. Bukan orang-orang yang punya sumbu pendek alias gampang marah.

Seharusnya ada petugas yang khusus memberikan informasi dengan santun kepada pengunjung sebagaimana yang pernah saya rasakan di Kantor Pajak. Satpam juga bisa berfungsi sebagai pemberi informasi yang ramah sebagaimana di Bank-Bank swasta.

Seharusnya ada training dan supervisi mingguan kepada para petugas pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Survei kepuasan juga mestinya dilakukan setiap hari kepada pengunjung dan bukan sekedar kamuflase.

Seharusnya ada doktrin ideologi pelayanan yang tiap hari dilesakkan kepada para petugas pelayanan di kantor-kantor pemerintahan. Dan seharusnya ada "mandor" yang selalu mengawasi dan menilai kualitas pelayanan secara periodik.

Selalu saya berfikir: di kantor swasta bisa, mengapa di kantor pemerintah tidak bisa? 

Sistem ini perlu diperbaiki. Dan langkah awal adalah dengan memulai dari diri saya. Sebab saya adalah bagian dari sistem ini. Semoga banyak saya-saya yang lain yang juga berfikiran sama. Sistem ini kan kumpulan dari para saya?

(Dibuat pada 22 Maret 2011)


Comments

Popular posts from this blog

Kunci Keberhasilan Pola Kemitraan Bagi Sektor Perikanan

Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendefinisikan kemitraan sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Adapun pola kemitraan yang dianut dalam undang-undang tersebut berupa inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan ( joint venture ), dan penyumberluaran ( outsourcing ). Dari berbagai pola kemitraan tersebut, penulis tertarik memberikan pandangan terhadap praktik pola kemitraan inti-plasma yang selama ini dijalankan di Indonesia. Pola kemitraan inti-plasma ini diperkenalkan Bank Dunia (World Bank) era 1970-an yang diterapkan dalam program pertanian sebagai pengganti model perkebunan skala besar. Sejak saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian Keputusan Presiden s

Lulus Tes CPNS Tanpa Curang

Ada beberapa teman yang bertanya kepada saya tentang tips-tips supaya lulus tes tulis CPNS. Saya memang punya pengalaman tiga kali ikut tes tulis CPNS dan semuanya lulus. Dua kali lulus tes tulis CPNS dosen, 1 kali lulus tes CPNS pemda. Tahun 2007 dan 2008 saya lulus tes CPNS dosen, tapi gagal di tes wawancara dan microteaching. Akhir 2008, saya lulus tes CPNS pemda yang mengantarkan saya pada profesi baru sebagai calon abdi negara. Banyak orang yang pesimis dengan proses rekrutmen CPNS karena sejarah perekrutan calon-calon pelayan masyarakat ini kerap diimbuhi kasus-kasus ketidakberesan beraroma KKN. Kasus suap, perjokian, serta nepotisme memang selalu mengemuka. Bahkan ada juga yang berujung di meja hijau. Namun, seiring reformasi birokrasi yang rajin didengungkan banyak kalangan, penegakkan hukum yang mulai tumbuh, ditambah media massa yang kritis, rasanya kita tak boleh kehilangan optimisme bahwa ke depan rekrutmen PNS akan berjalan secara jujur. Ketika saya akan mengurus Sur

Pemburu Rente Anggaran (Tulisan di Lampung Post, 12 November 2013)

Salah satu persoalan yang muncul dalam sektor pembiayaan pembangunan pemerintah adalah keberadaan para pemburu rente yang selalu mengintip peluang memperoleh keuntungan dari setiap mata anggaran negara yang akan dibelanjakan, terutama di ranah pengadaan barang dan jasa. Pemburu rente ini bisa dari kalangan internal birokrasi, pejabat politik, pengusaha, bahkan dari aktor yang secara struktural tidak ada dalam wilayah jabatan formal pemerintahan tetapi memiliki pengaruh dalam menentukan agenda pembangunan pemerintah, baik karena ada kaitan kekerabatan maupun karena hubungan pertemanan yang sangat erat dengan penguasa. Tahanan KPK Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sekaligus adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mungkin termasuk tipe yang terakhir disebutkan. Ia berada diluar struktur pemerintahan, tetapi diduga berperan penting dalam penentuan kebijakan tender proyek-proyek pemerintah di Provinsi Banten dan Tanger