Mengawal Rekrutmen CPNS

Rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah akhir tahun ini seharusnya bisa menjadi model rekrutmen yang berbeda dan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alasan pertama karena rekrutmen tahun ini merupakan rekrutmen pertama setelah masa moratorium. Asumsinya, selama masa moratorium pemerintah pusat telah melakukan evaluasi holistik terhadap manajemen kepegawaian secara nasional termasuk didalamnya penyelenggaraan rekrutmen CPNS untuk membangun model rekrutmen yang lebih baik di masa berikutnya.

Alasan kedua karena adanya semangat reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah pusat dimana salah bentuk keseriusannya adalah tampilnya wakil presiden sebagai ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi. Dengan dipimpin wakil presiden maka kebijakan reformasi birokrasi bisa lebih powerfull dan diterima oleh aparat birokrasi di lintas kementerian maupun daerah dibandingkan jika hanya dipimpin oleh seorang menteri.

Meskipun sosialisasi gerakan reformasi birokrasi terasa belum massif di tingkat masyarakat, semangat pemerintah untuk memperbaiki sistem rekrutmen CPNS sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi selayaknya terwujud juga dalam agenda rekrutmen CPNS tahun ini. Jika perbaikan model rekrutmen itu tak nampak, bukan hanya komitmen Tim Reformasi Birokrasi yang akan dipertanyakan, tetapi juga peta jalan reformasi birokrasi secara keseluruhan yang didesain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tahap awal pembenahan rekrutmen CPNS sebetulnya sudah menunjukkan arah positif dengan ditetapkannya persyaratan ketat bagi instansi pemerintah yang akan membuka lowongan CPNS. Prinsip pertumbuhan nol menjadi pedoman utama. Jumlah PNS yang masuk harus sama dengan jumlah PNS yang keluar (pensiun). Tiap instansi pemerintah juga diharuskan memiliki peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan. Sedangkan pemerintah daerah boleh merekrut CPNS apabila belanja pegawainya dibawah 50% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hasil dari pengetatan persyaratan tersebut dapat kita lihat pada saat pembagian formasi lowongan CPNSD dimana tidak semua pemerintah daerah di Lampung mendapat alokasi. Beberapa daerah yang tidak memenuhi syarat diatas tidak bisa merekrut CPNS. Sampai dengan tahap ini kita masih bisa mengatakan bahwa secara umum agenda reformasi pada sistem pengadaan CPNS tahun ini berjalan sesuai skenario. Paling tidak, prinsip pertumbuhan nol masih mungkin terealisasi serta ada upaya lebih serius dari pemerintah daerah guna memenuhi syarat yang ditentukan.

Yang sekarang patut kita cermati adalah tahap pelaksanaan ujian seleksi CPNS sampai dengan tahapan pengumuman kelulusan. Sejak dulu tahapan inilah yang paling sering disoroti masyarakat maupun media karena menjadi titik rawan penyelewengan. Beragam kasus muncul dari tahapan ini seperti perjokian, transparansi nilai ujian, serta dugaan manipulasi data hasil ujian serta kelulusan.

Pada dasarnya pemerintah pusat mendorong perbaikan metode ujian dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Dengan sistem ini setiap peserta bisa mengetahui nilai masing-masing langsung setelah pelaksanaan test. Tetapi karena keterbatasan alat dan biaya, tidak semua instansi memberlakukan sistem CAT. Banyak instansi lain seperti pemerintah daerah yang masih menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK).

Jika menurut kajian sistem ujian menggunakan CAT lebih fair daripada sistem LJK, seharusnya memang tersedia dana yang memadai untuk menyiapkan fasilitas CAT di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Faktanya hal itu tidak mudah dilakukan sehingga pemerintah dihadapkan pada dua pilihan: tidak membolehkan pelaksanaan seleksi jika tidak menggunakan CAT dengan konsekuensi tidak terpenuhinya formasi pegawai yang dibutuhkan atau menggunakan LJK dengan konsekuensi adanya peluang kecurangan yang lebih besar sehingga harus ada monitoring lebih ketat untuk mengantisipasinya.

Pilihan kedua-lah yang ternyata dipilih oleh pemerintah. Karena itu, konsekuensi logisnya pemerintah harus melakukan monitoring pelaksanaan test secara lebih ketat, menutup lobang potensi penyelewengan, mengedepankan transparansi serta menjalin komunikasi dengan elemen masyarakat serta media massa yang bergerak aktif dalam memantau pelaksanaan seleksi CPNS. Ini penting dilakukan terutama dalam rangka merawat harapan masyarakat terhadap proses reformasi birokrasi.

Keberhasilan melaksanakan seleksi CPNS yang fair dan transparan akan turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika terjadi berbagai penyimpangan maka akan turut menyumbang pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dalam jangka panjang akan memunculkan pemerintahan yang tidak berwibawa.

Para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah haruslah memiliki perspektif yang sama bahwa agenda seleksi CPNS bukan semata merekrut pegawai baru tetapi merupakan bagian penting dari program reformasi birokrasi yang dalam jangka panjang akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan. CPNS yang direkrut tahun ini adalah sumber daya manusia yang akan menentukan kualitas pelayanan birokrasi di masa depan. Karenanya, proses rekrutmen haruslah menghasilkan CPNS dengan kualifikasi terbaik yang siap diarahkan melanjutkan agenda reformasi birokrasi, bukan CPNS asalan.

Dengan perspektif inilah sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa ketersediaan sistem rekrutmen yang fair dan bisa menghasilkan kualitas lulusan terbaik menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Jika tahun ini belum bisa terlaksana, paling tidak bisa dipersiapkan untuk proses rekrutmen CPNS periode selanjutnya.

Ada 60.000 formasi CPNS yang dibuka pemerintah di seluruh Indonesia pada tahun ini. Kita berharap 60.000 formasi itu akan diisi oleh putra-putra terbaik bangsa yang tidak hanya memandang PNS sebagai sebuah profesi tetapi juga sebuah sarana pengabdian bagi kemajuan bangsa dan negara. Semoga.

(Dimuat Lampung Post, Rabu 11 September 2013)