Kebijakan Mobil Murah

Diantara kepala daerah yang terang-terangan menyatakan keberatannya terhadap kebijakan pemerintah pusat meluncurkan program mobil murah dan ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Tanpa perlu kajian yang rumit hingga mengernyitkan dahi, alasan Jokowi menolak program LCGC tersebut amat mudah dimengerti. Harga mobil yang murah, apalagi ditambah dengan kemudahan kredit, akan meningkatkan pembelian masyarakat terhadap mobil. Meningkatnya pembelian mobil berarti akan menambah jumlah mobil yang beredar di jalanan.

Dengan asumsi jalanan di Jakarta tidak bisa lagi diperluas atau ditambah, maka hadirnya mobil-mobil baru ini akan menambah kemacetan. Ini sama saja dengan tambahan beban bagi pemerintah DKI Jakarta dan kota-kota lain yang sedang berupaya membenahi masalah kemacetan. Belum juga persoalan kemacetan berhasil diselesaikan, tiba-tiba saja berkeliaran mobil-mobil baru yang seakan sengaja dimunculkan untuk menguji kemampuan kepala daerah mengatasi kemacetan.

Apakah hal ini tidak terfikirkan sebelumnya oleh pemerintah pusat? Pastinya sudah. Teramat teledor jika pemerintah pusat memutuskan sebuah kebijakan tanpa mengindentifikasi berbagai konsekuensi yang timbul akibat hadirnya kebijakan tersebut. Pemerintah pusat seharusnya juga sudah siap memberikan penjelasan yang gamblang ketika ada pihak yang menanyakan implikasi kebijakan tersebut terhadap berbagai hal termasuk pada bertambahnya kemacetan di Jakarta. Setiap kebijakan, terlebih di sebuah pemerintahan negara demokrasi, pasti akan dikaji, dikritisi, serta dinilai oleh masyarakatnya.

Alasan akan bertambahnya kemacetan sebetulnya hanya salah satu sisi dari kebijakan LCGC yang patut dipertanyakan. Masih ada sisi lain yang juga menarik dibedah untuk menilai layak tidaknya kebijakan tersebut diluncurkan. Penilaian ini hanyalah sebuah alternatif pemikiran sebab pada prinsipnya kebijakan pemerintah sangat terbuka untuk dinilai oleh masyarakat mengingat berbagai konsekuensi yang juga akan dirasakan masyarakat.

Soal pertama yang patut ditanyakan adalah apakah mobil murah sudah menjadi kebutuhan publik yang mendesak dipenuhi sehingga menjadi prioritas kebijakan? Apakah jika program LCGC tidak dikeluarkan akan terjadi kemudharatan yang dirasakan masyarakat? Ini merupakan pertanyaan mendasar yang layak diajukan dalam menilai sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan idealnya dikeluarkan untuk menjawab persoalan publik atau didasarkan pada asas kebutuhan publik. Karena itulah pemerintah harus mampu mengidentifikasi persoalan publik secara baik serta menyusun prioritas kebijakan yang tepat sehingga tidak keliru dalam menerjemahkan hal-hal yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Kedua, perlu kita cermati adanya paradoks kebijakan pemerintah. Di satu sisi pemerintah mengkampanyekan pembatasan konsumsi BBM setelah sebelumnya menggulirkan kebijakan pencabutan subsidi. Lalu tiba-tiba saja pemerintah menggulirkan program LCGC, sebuah kebijakan yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan pembelian masyarakat terhadap kendaraan. Padahal, dengan meningkatnya jumlah kendaraan maka konsumsi BBM juga akan meningkat. Jika suatu waktu konsumsi BBM sampai pada level yang tak bisa dikendalikan maka meningkatkan impor BBM menjadi pilihan akhir yang mungkin dilakukan. Ini berarti menambah tinggi defisit neraca perdagangan.

Ketiga, meningkatnya permintaan masyarakat terhadap mobil murah, selain akan meningkatkan konsumsi BBM, juga akan menyuburkan budaya konsumtif di masyarakat. Iming-iming mobil murah menjadi strategi ampuh mengubah gaya hidup menjadi lebih konsumtif. Ini menjadi semacam pengendali perilaku atau gaya hidup masyarakat agar sejalan dengan kepentingan pasar. Bagi kepentingan pemodal, keberadaan masyarakat konsumtif ini tentu disambut gembira karena menjadi pangsa pasar yang akan memberi lebih banyak keuntungan bagi mereka.

Dalam jangka panjang, ketika meningkatnya konsumsi masyarakat tidak diimbangi dengan investasi produk nasional, maka akan menyebabkan ketergantungan terhadap barang impor. Hal ini seperti yang terjadi dengan kasus kedelai impor dimana pemerintah belum benar-benar serius melaksanakan program budidaya kedelai sehingga ketergantungan kita terhadap kedelai impor menjadi sangat tinggi. 

Dalam konteks ini muncul pertanyaan: kepentingan siapakah sebetulnya yang sedang dibela pemerintah dengan hadirnya LCGC ini? Kepentingan masyarakat atau untuk merespon kepentingan pemodal?

Keempat, secara etis, mungkin akan kita maklumi jika LCGC yang diluncurkan tersebut merupakan produk bangsa sendiri. Kita akan memaknainya sebagai lecutan nasionalisme untuk menggairahkan kreativitas para pakar dan pengusaha dalam negeri dalam industri otomotif. Entah itu namanya mobil esemka atau apapun juga. Nyatanya, LCGC yang hadir bukanlah produk bangsa sendiri.

Kelima, kehadiran LCGC seakan menjadi bukti bahwa paradigma yang hendak dibangun pemerintah adalah menjadikan mobil sebagai indikator suksesnya masyarakat Indonesia. Semakin banyak mobil di jalanan, semakin menunjukkan masyarakat sudah mencapai taraf kemakmuran. Padahal, di Jepang, negara yang melemparkan berbagai produk kendaraan bermotor ke Indonesia, berlaku aturan yang “memaksa” warganya membatasi kepemilikan mobil dan lebih mengembangkan transportasi massal sebagai pilihan kebijakan.

Terakhir, saya ingin mengutip pernyataan Enrique Penalosa, mantan Walikota Bogota Kolombia, yang kini sering juga diekspose media massa. Ia berkata: “Kota yang maju bukan dilihat dari kondisi bahwa orang miskinnya bisa membeli mobil, melainkan ketika orang kayanya menggunakan transportasi publik.” Jika cara berfikir seperti itu yang kita anut, seharusnya pemerintah mendahulukan program pembenahan transportasi massal, bukan mendorong masyarakat membeli mobil dengan harga murah.