Gerakan Hidup Sederhana

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) menerbitkan dua surat edaran yang kini sedang hangat diperbincangkan di kalangan para pegawai negeri sipil (PNS). Pertama, Surat Edaran nomor 11 tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Kedua, Surat Edaran nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana. Didalam Surat Edaran pertama,  Menteri PAN & RB memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pertemuan termasuk rapat dan Focuss Group Discussion (FGD) di lingkungan instansi masing-masing, kecuali pertemuan yang melibatkan peserta dalam jumlah besar dan tidak dapat ditampung oleh fasilitas milik instansi pemerintah tersebut. Surat edaran yang kedua berisi dorongan kepada penyelenggara negara untuk hidup sederhana dengan langkah konkret berupa pembatasan undangan resepsi maksimal 400 undangan, membatasi jumlah pesertanya tak lebih dari 1000 orang, tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintahan, serta membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.

Larangan melakukan rapat di hotel sangat terasa bagi para PNS di instansi pemerintah yang terbiasa melakukannya seperti kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang berkantor di Jakarta. Dengan nada bercanda, beberapa teman PNS di kementerian mengatakan larangan tersebut akan mengurangi jumlah penghasilan yang didapat dari honorarium rapat serta mengurangi peluang perbaikan gizi. Adapun PNS daerah, apalagi diluar Jawa, rapat atau pertemuan di hotel bisa dibilang jarang atau malah tidak pernah dilakukan, kecuali untuk acara besar yang memang secara teknis tidak mungkin dilakukan di perkantoran karena ketidaktersediaan tempat. Jadi ketika larangan rapat di hotel itu muncul, banyak PNS yang merasa bahwa itu bukan ditujukan bagi mereka. Secara pribadi saya menduga bahwa larangan kegiatan di luar instansi ini memang utamanya ditujukan bagi kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang secara nyata sudah terbiasa melakukan rapat dan pertemuan lainnya di hotel.

Adapun surat edaran kedua tentang gerakan hidup sederhana, banyak PNS yang mempertanyakan poin pertama dari surat edaran tersebut yaitu tentang pembatasan undangan resepsi seperti pernikahan, tasyakuran, atau acara sejenis lainnya dengan batas maksimal 400 undangan serta peserta undangan tak lebih dari 1000 orang. Pengaturan soal hidup sederhana yang menyasar hingga ke persoalan acara resepsi pernikahan dirasa terlalu berlebihan. Jumlah 400 undangan dan jumlah 1000 peserta undangan juga tidak dapat begitu saja dikategorikan sebagai acara resepsi yang mewah atau tidak mewah. Toh, jika disiasati, bisa saja acara resepsinya dilakukan beberapa kali dengan peserta terbatas dari mulai resepsi umum dengan peserta kalangan umum hingga resepsi khusus yang hanya dihadiri kalangan atas semisal para pejabat pemerintahan.

Keheranan PNS terhadap Surat Edaran Gerakan Hidup Sederhana dari Kemenpan & RB juga muncul karena banyak PNS yang merasa bahwa gaji pokok dan tunjangan yang mereka terima tidaklah cukup untuk menikmati gaya hidup mewah. Boro-boro menikmati hidup dalam kemewahan, bisa memiliki rumah melalui kredit perbankan hingga dua puluhan tahun saja sudah hal yang patut disyukuri. Ada semacam perasaan bahwa surat edaran tersebut mungkin tidak tepat apabila ditujukan kepada seluruh pegawai negeri. Edaran tersebut hanya tepat bila dialamatkan kepada para penyelenggara negara pada level tertentu baik pejabat karir maupun pejabat politik karena jumlah penghasilan yang lebih tinggi serta akses mereka terhadap sumber dana juga terbuka lebar sehingga bisa menyelenggarakan acara resepsi secara mewah. Barangkali, salah satu contoh yang masih kita ingat adalah resepsi pernikahan anak sekretaris Hakim Agung Nurhadi pada Maret 2014 lalu yang diperkirakan menghabiskan dana Rp 43 milliar dimana setiap tamu undangan mendapatkan souvenir pernikahan berupa iPod seharga 700-an ribu rupiah.

Bila dicermati, poin-poin dari surat edaran tentang gerakan hidup sederhana ini saling berkaitan dan lagi-lagi saya melihatnya sebagai arahan yang terutama ditujukan bagi para pejabat tinggi penyelenggara pemerintahan. Poin pertama tentang pembatasan jumlah undangan resepsi berkaitan dengan poin larangan memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintahan serta pembatasan publikasi advertorial. Prakteknya kira-kira begini: ketika seorang pejabat tinggi pemerintah menggelar resepsi pernikahan anak atau syukuran lain, biasanya bermunculan karangan bunga termasuk dari para bawahan atau pejabat selevel dari lintas instansi. Beberapa teman PNS kementerian mengatakan bahwa seringkali dana untuk karangan bunga tersebut diambil dari anggaran kantor. Setelah itu, muncul pula advertorial berupa ucapan selamat di media massa dari pejabat pemerintahan lain yang mungkin juga menggunakan anggaran kantor. Seorang teman mengatakan, dengan munculnya larangan ini, bisa menjadi alasan kuat bagi PNS untuk menghentikan kebiasaan atau “kewajiban” mengucapkan selamat melalui karangan bunga dan media massa kepada pejabat tinggi yang baru dilantik di instansinya seperti Kepala Lembaga, Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan, atau lembaga apapun.

Baik surat edaran tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor maupun Surat Edaran nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana, keduanya jelas bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang jadi pertanyaan, bagaimana agar kedua surat edaran tersebut bisa dijalankan secara efektif? Menurut saya, semua harus dimulai dari tingkat atas melalui keteladanan. Yang kita ubah ini soal gaya hidup serta kebiasaan yang sudah cukup mengakar dalam dunia birokrasi baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Presiden Jokowi harus secara konsisten dan persisten memberikan contoh tentang bagaimana menjadi pemimpin yang sederhana. Begitu pula para menteri dan para kepala lembaga pemerintah di tingkat pusat. Ada banyak anjuran hidup sederhana yang gagal dilaksanakan karena para pejabat tinggi pemerintahan hanya menjadi yang pertama menganjurkan tapi tidak menjadi orang pertama dan terdepan dalam melaksanakannya.

Wallohu a’lam bisshowab.

Bandar Lampung, 1 Desember 2014