Mari Senyum!. Itulah ajakan Bupati Pesawaran Dendi
Ramadhona kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran khususnya yang berada di daerah
wisata pesisir Pesawaran. Tak hanya di forum formal, ajakan ini sering
disampaikan dalam forum non formal di lingkungan Pemkab Pesawaran. Bahkan
spanduk bertuliskan “Area Wajib Senyum” juga mulai terpasang di beberapa lokasi
wisata pantai Pesawaran. Kampanye senyum ini bertujuan untuk meningkatkan
kunjungan wisata ke Pesawaran. Filosofinya sederhana, setiap orang akan senang
melihat wajah ramah dan murah senyum. Jika senyum dan wajah ramah itu menjadi
milik orang-orang di pesisir Pesawaran, maka semakin senanglah orang yang
bertandang kesana. Dengan wajah berhias senyum, setiap wisatawan yang
berkunjung akan merasa nyaman dan sangat mungkin datang kembali di kemudian
hari. Mungkin diantara mereka menuliskan testimoni di berbagai media jejaring
sosial atas kepuasannya berwisata di Pesawaran sehingga mengundang rasa
penasaran wisata lain untuk merasakannya.
Potensi pariwisata di pesisir Pesawaran memang cukup
banyak yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yakni Teluk Pandan, Way Ratai,
Padang Cermin, Marga Punduh, dan Punduh Pidada. Beberapa diantaranya malah
sudah terkenal di tingkat nasional seperti objek wisata Pulau Pahawang di
Kecamatan Marga Punduh. Bergeser sedikit ke arah Tanggamus kita bertemu dengan
sajian wisata alam Teluk Kiluan yang juga telah banyak dikenal.
Sebagai bagian dari dari program pengembangan wisata di
pesisir Pesawaran, kampanye senyum ini memang sederhana dan tak perlu banyak
biaya. Siapapun bisa tersenyum, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Siapapun
bisa dilatih untuk senyum. Para pekerja di lini depan yang berhubungan langsung
dengan konsumen perusahaan misalnya, masih tetap bisa tersenyum meskipun
mungkin sedang dilanda persoalan di rumahnya. Mereka sadar, sekian persen
keberhasilan kerjanya memang ditentukan oleh senyum dan wajah yang selalu ramah.
Lantas bagaimana agar kampanye senyum bagi warga di
pesisir Pesawaran ini bisa berhasil efektif? Menurut saya, melipatgandakan
jumlah orang yang terlibat dalam kampanye senyum ini merupakan langkah pertama
yang harus ditempuh. Bukan hanya aktif mengkampanyekan tetapi juga aktif
menerapkannya pada diri masing-masing. Pegawai SKPD yang menjadi leading
sector pariwisata sudah tentu harus ada di barisan pertama. Camat dan
seluruh pegawai kecamatan serta perangkat desa di daerah pesisir juga harus ikut
ambil bagian dengan menjadi sosok-sosok yang ramah, murah senyum dan santun
dalam melaksanakan tugasnya. Para investor, pengelola objek wisata, serta
pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis pariwisata di pesisir Pesawaran juga
harus diajak untuk mensukseskan program senyum ini.
Yang kedua diperlukan sosialisasi yang massif dan
inovatif. Kita tak sedang mengajari warga tentang tata cara senyum, tapi sedang
mengkondisikan psikologis mereka agar secara sadar memposisikan diri sebagai
tuan rumah yang menyenangkan bagi pengunjung. Dalam bahasa umum disebut
masyarakat sadar wisata. Yang kita inginkan adalah senyum tulus alami yang
datang dari kesadaran diri, bukan manipulasi. Tugas pemerintah daerah-lah untuk
memantik supaya keramahtamahan yang sebetulnya sudah mengakar dalam masyarakat
pesisir bisa tampil dalam kemasan yang tepat dalam konteks wilayah kunjungan
wisata. Salahsatu cara hadirnya kesadaran dalam diri masyarakat adalah dengan
menyajikan informasi kemanfaatan yang akan mereka dapatkan dengan adanya
pengembangan pariwisata di pesisir Pesawaran tersebut. Harus ada argumen yang
bisa diterima mengenai hubungan senyum dengan peningkatan kesejahteraan warga
pesisir Pesawaran.
Infrastruktur dan Pelayanan
Di sisi lain, jangan pula kita lupakan modal lain yang
harus dibangun secara simultan yakni infrastruktur serta pelayanan umum di
pesisir Pesawaran. Sejauh ini, secara kasat mata nampak nyata adanya disparitas
pembangunan antara wilayah utara dan selatan (pesisir) Pesawaran. Topografi
wilayah pesisir yang berbukit-bukit serta waktu tempuh dari ibu kota kabupaten
(Gedong Tataan) yang cukup jauh membuat wilayah pesisir terkesan
termarginalkan. Akses penduduk terhadap lembaga pendidikan serta pelayanan
kesehatan masih menjadi kendala yang dihadapi warga pesisir. Begitu pula dengan
persoalan koneksitas antar wilayah.
Dari sisi pelayanan publik, terutama yang terkait
masalah kependudukan dan perizinan, juga menemukan kendala akibat jauhnya jarak
ke Gedong Tataan sebagai ibu kota Kabupaten. Pelayanan perekaman e-KTP keliling
yang sudah berjalan selama ini ternyata belum menjadi solusi terbaik. Pemekaran
kecamatan di wilayah pesisir juga belum bisa dibilang efektif menjawab jauhnya
rentang kendali pemerintahan karena belum diikuti pelimpahan wewenang dari
Bupati kepada Camat dalam beberapa urusan tertentu.
Hemat saya, program revitalisasi pembangunan wisata
pesisir Pesawaran yang digalakkan Bupati menjadi momentum yang tepat untuk
menata ulang desain pembangunan di wilayah pesisir Pesawaran secara
keseluruhan. Selain pembangunan infrastuktur, harus ada terobosan lain dalam
pengingkatan pelayanan publik di wilayah pesisir. Untuk pelayanan dasar
kependudukan dan perizinan misalnya, perlu dipertimbangkan adanya pelimpahan
wewenang dari Bupati kepada Camat dalam pengurusan dokumen tersebut sehingga
warga pesisir tak perlu lagi mengurusnya ke Gedong Tataan yang bisa
menghabiskan 1-2 jam perjalanan. Penerapan konsep ini bisa dilihat dalam Permendagri
no 4 tahun 2010 yang memperkenalkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN).
Untuk pembangunan infrastuktur sebetulnya sudah terbantu
dengan adanya dana desa. Desa-desa di pesisir Pesawaran menerima suntikan dana
desa dari APBN rata-rata 600 juta rupiah yang berdasarkan ketentuan perundangan
harus lebih banyak dialokasikan pada sektor pembangunan di desa. Jika
terlaksana dengan benar dan terarah, koneksitas wilayah antar desa bisa
terjawab secara bertahap oleh anggaran desa masing-masing. Pemerintah kabupaten
tinggal berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tak bisa didanai dana desa.
Disinilah peran pihak kecamatan dan dinas-dinas terkait dalam mensinergikan
program pembangunan yang didanai APBDesa dan APBD kabupaten sehingga
pemanfaatan dananya lebih optimal serta menghindari tumpang tindih program.
Muara dari
program-program tersebut adalah kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat
pesisir Pesawaran. Jika itu yang mereka rasakan, maka akan kita temukan
senyum-senyum mengembang di seluruh wilayah pesisir Pesawaran.
(Tulisan ini dimuat di Harian Lampung Post, 9 September 2016)
(Tulisan ini dimuat di Harian Lampung Post, 9 September 2016)
Comments
Post a Comment