SPBE, dari Indeks Menuju Impact

 

(Tulisan ini dimuat Koran Lampung Post 31 Januari 2024)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menerbitkan keputusan nomor 13 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Keputusan tersebut memuat hasil penilaian atas penerapan SPBE tahun 2023 pada 621 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk instansi pemerintahan daerah di Lampung, Pemprov Lampung dan Pemkab Mesuji tercatat sebagai 2 pemerintahan daerah yang mendapatkan predikat sangat baik. Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu dan Kota Metro berada pada predikat baik. Sedangkan 5 pemerintah daerah lainnya meraih predikat cukup.

Dibanding tahun sebelumnya, Kabupaten Pesawaran termasuk diantara instansi pemerintah daerah yang mengalami kemajuan. Hasil evaluasi SPBE tahun 2022, Pemkab Pesawaran meraih indeks 1.95 dengan predikat cukup. Sementara hasil evaluasi SPBE 2023, Pemkab Pesawaran meraih indeks 2,91 dengan predikat baik. Indeks SPBE sendiri diukur dari skala 1 sampai 5 dengan predikat kurang, cukup, baik, sangat baik, hingga memuaskan.

Pertanyaan yang mungkin muncul di benak publik adalah apakah indeks SPBE ini berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas layanan publik di instansi pemerintah? Dari pedoman peraturan yang mengatur soal evaluasi SPBE serta instrumen penilaian yang digunakan, penulis menilai tidak ada keterkaitan secara langsung antara indeks SPBE dengan peningkatan kualitas layanan publik. Ketika raihan indeks SPBE melejit, tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan publiknya juga meningkat.

Kenapa? Evaluasi SPBE dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE meliputi domain kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE. Dari 47 indikator penilaian, ada 16 indikator pada domain layanan SPBE yang berkaitan langsung dengan penerapan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Namun, hal yang diukur disini adalah soal tingkat kematangan kapabilitas teknis sebuah sistem layanan berbasis elektronik, belum bicara aspek utilitas atau skala kemanfaatan layanan.

Dalam bahasa sederhana, hal yang diukur baru pada soal apakah instansi menggunakan aplikasi berbasis elektronik atau tidak dan bagaimana kapabilitas teknis aplikasi layanan tersebut. Kapabilitas teknis layanan diukur dengan 5 level kematangan yang terdiri dari informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimalisasi. Di level informasi, aplikasi tersebut hanya mampu berkomunikasi satu arah kepada pemanfaat layanan. Level berikutnya aplikasi bisa berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan pengguna layanan. Level kempat dicapai ketika aplikasi sudah terintegrasi dengan layanan lain. Pada level ke-5, selain terintegrasi, aplikasi layanan juga bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Utilitas dari sebuah aplikasi layanan administrasi pemerintahan maupun publik bukan bagian yang termasuk dalam penilaian SPBE tersebut. Maka sepanjang instansi pemerintah memiliki aplikasi layanan publik dengan kapabilitas teknis teknologinya sampai optimum, nilai SPBE pada domain layanan akan melejit. Terlebih persentasenya mencapai 45% dari keseluruhan domain penilaian. Dalam konteks inilah mengapa tingginya indeks SPBE belum bisa disimpulkan linier dengan peningkatan kualitas layanan publik.

Keberadaan aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang canggih tidak akan membantu peningkatan kualitas layanan publik apabila utilitasnya rendah. Alat yang canggih tidak akan bermanfaat banyak apabila tidak difungsikan sesuai peruntukannya atau difungsikan setengah hati. Kalau kita tarik ke soal 16 indikator layanan yang dievaluasi dalam skema evaluasi SPBE, mungkin aplikasinya ada tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pelayanan administrasi pemerintahan maupun publik sehingga dampak yang dirasakan pemanfaat layanan juga minimalis bahkan nihil. Kenapa utilitas aplikasi layanan berbasis elektronik ini minimalis?

Pertama, lemahnya keinginan baik (good will) dari masing-masing instansi. Kedua, lemahnya kemampuan untuk menerapkan layanan SPBE. Willingnes dan ability to do ini sering jadi faktor yang memperlambat implementasi kebijakan. Problem ini bisa diretas dengan adanya perintah tegas kepada instansi pemerintah untuk menggunakan aplikasi layanan digital di semua indikator layanan publik dan administrasi pemerintahan yang masuk dalam kategori layanan utama. Selain good will dari masing-masing instansi pemerintah, penerapan SPBE bisa diakselerasi ketika ada titah yang tegas, jelas, disertai dukungan infrastruktur dan anggaran dari pemerintah pusat.

Penerapan SPBE ini termasuk ranah kebijakan yang harus dilakukan secara top down, bukan bottom up. Contoh sukses digitalisasi layanan pemerintah misalnya pada urusan pengadaan barang dan jasa dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menggunakan platform Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Saat ini, selain urusan pengadaan barang dan jasa, ada 3 (tiga) aplikasi lain yang sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum berbagi pakai yang harus digunakan instansi pemerintah yakni aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) untuk layanan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan, aplikasi SRIKANDI untuk pengelolaan kearsipan termasuk surat menyurat, dan aplikasi LAPOR untuk urusan pelaporan dan pengaduan publik. Aplikasi SPBE tersebut akan terasa dampaknya pada percepatan layanan administrasi publik dan pemerintahan ketika utilitasnya didorong sampai titik maksimal. Dengan begitu, peningkatan indeks SPBE benar-benar linier dengan peningkatan kualitas layanan publik instansi pemerintah. Kita membutuhkan rapot SPBE yang tak hanya gagah dalam sebutan, tapi benar-benar berdampak pada kualitas layanan publik.