Skip to main content

Suara Rakyat di Jejaring Sosial


Jejaring sosial seperti facebook dan twitter tak sekedar menjadi ruang penyampaian gagasan, pencitraan, atau keluh kesah persoalan pribadi. Tak sedikit para pengguna internet yang menjadikan jejaring sosial dunia maya sebagai sarana menumpahkan unek-unek terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bahasa yang digunakan pun beragam mulai dari sindiran halus sampai kritik lugas bahkan dengan kalimat kasar.

Berbagai unek-unek yang disampaikan melalui jejaring sosial tersebut bersifat spontan dan mewakili perasaan, pemikiran, serta sikap seseorang terhadap suatu permasalahan. Spontanitas ini paling tidak bisa dilihat dari penggunaan kata dan kalimat tidak baku disertai penulisan yang disingkat-singkat. Biasanya, keluh kesah yang spontan ini menggambarkan sebuah kejujuran sikap pengguna akun jejaring sosial atas suatu persoalan.

Celotehan Sherlita Stephanie atau Lita di akun twitternya soal jebakan polisi yang melakukan razia narkoba adalah contoh terkini yang meramaikan dunia dunia maya. Melalui akun twitternya Lita bercerita tentang pengalamannya dicegat petugas polisi yang sedang melakukan razia dan mencoba menjebaknya. Celotehan ini semakin mencuat setelah media massa nasional mengangkatnya dalam pemberitaan bahkan dalam acara talkshow.

Kebenaran cerita Lita ini memang tengah ditelusuri. Polisi yang melakukan razia juga telah menyampaikan klarifikasi secara tertulis soal pelaksanaan razia tersebut. Namun masyarakat terlanjur mencerna celotehan Lita di twitter sehingga membentuk opini kurang baik terhadap aparat kepolisian.

Poin penting yang menjadi pembelajaran bagi pihak kepolisian serta institusi pemerintah secara umum adalah bahwa kita hidup di era facebook, twitter, youtube yang sering menjadi sarana super cepat penyampaian informasi antar warga dan memberikan pengaruh cukup kuat dalam pembentukan opini publik di dunia maya.

Belum hilang dari ingatan kita tentang aksi koboi seorang tentara yang mengacungkan senjata ketika bersitegang dengan pengendara lainnya yang direkam seseorang dan diunggah ke youtube. Pelaku tentu sulit mengelak karena rekaman itu tersiar luas apalagi setelah media massa elektronik turut memberitakannya secara massif.

Peran Humas Pemerintah

Celotehan yang muncul di berbagai jejaring sosial itu tak bisa disepelekan dan sebaiknya menjadi perhatian humas pemerintah. Jutaan orang bergabung di jejaring sosial dunia maya dan siap menyerap isu apapun yang dilontarkan para penggunanya di media tersebut. maka sebaiknya, humas pemerintah pun melakukan komunikasi dengan para peselancar dunia maya tersebut dalam rangka menyampaikan informasi tentang kegiatan pemerintah serta menepis isu-isu yang mungkin masih simpang siur dibicarakan di dunia maya.

Dalam twitter misalnya ada akun @triomacan2000 yang sering menyampaikan celotehan bertema pemerintahan dan politik yang tak jarang menguliti penyelenggara pemerintahan. Cukup banyak pengguna twitter yang merespon setiap celotehan pemilik akun tersebut. Kehadiran humas pemerintah di twitter paling tidak bisa memberikan counter opinion serta perspektif lain atas persoalan yang sedang menjadi perbincangan.

Dari sudut pandang kehumasan, curhat para pengguna jejaring sosial dunia maya tersebut seyogyanya diapresiasi sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Celotehan yang muncul menandakan masih adanya kepedulian masyarakat terhadap persoalan yang ada disekitarnya, terutama yang menyangkut kebijakan pemerintah.

Karena itu, untuk mengimbangi belantara opini publik yang beredar di jejaring dunia maya, humas pemerintah perlu membuat akun yang bisa menjadi sarana penyampaian informasi serta merespon setiap keluhan yang disampaikan masyarakat. Humas juga perlu mendorong pejabat pemerintahan memiliki akun di jejaring sosial sebagai sarana interaksi dengan masyarakat di dunia maya. Perlu digarisbawahi, interaksinya memang di dunia maya, namun masyarakat yang terlibat didalamnya memang nyata.

Kesadaran akan pentingnya interaksi di jejaring sosial ini sebetulnya sudah nampak di kalangan pejabat pemerintahan tingkat pusat. Misalnya Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menkominfo Tifatul Sembiring memiliki akun twitter yang selalu aktif berinteraksi. Para anggota DPR, Gubernur, Walikota, dan bupati pun mulai banyak menggunakan jejaring twitter sebagai sarana interaksi di dunia maya.

Kecenderungan seperti ini tentu berdampak positif bagi pencitraan personal pejabat tersebut. Paling tidak orang-orang yang berinteraksi dengan mereka melalui jejaring sosial merasa dekat ketika setiap sapaan mereka ditanggapi oleh pejabat tersebut, meski mungkin saja hanya petugas admin saja yang meresponnya.

Internet memang telah menjadi saluran komunikasi baru yang berkembang pesat dan harus menjadi perhatian humas pemerintah. Bukan hanya karena daya jangkaunya yang luas namun juga beragam inovasi dan kreativitas masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya melalui berbagai jejaring sosial dunia maya. Maka humas pemerintah perlu membuka mata dan telinga lebih lebar untuk memperhatikan dinamika opini yang berkembang di dunia maya tersebut.

Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini rumus yang berlaku dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Kritik sangat pedas terhadap kinerja pemerintah sangat mungkin muncul di jejaring sosial. Bahkan menjadi topik yang sangat seksi diangkat media massa. Ini sesuatu yang tak bisa kita tolak. Yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan kehadiran jejaring sosial tersebut untuk berinteraksi lebih akrab dengan masyarakat, lebih banyak mendengar suara-suara mereka, menyampaikan informasi tentang kinerja pemerintah, serta senantiasa menyemprotkan angin harapan dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara.

Comments

Popular posts from this blog

Kunci Keberhasilan Pola Kemitraan Bagi Sektor Perikanan

Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendefinisikan kemitraan sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Adapun pola kemitraan yang dianut dalam undang-undang tersebut berupa inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan ( joint venture ), dan penyumberluaran ( outsourcing ). Dari berbagai pola kemitraan tersebut, penulis tertarik memberikan pandangan terhadap praktik pola kemitraan inti-plasma yang selama ini dijalankan di Indonesia. Pola kemitraan inti-plasma ini diperkenalkan Bank Dunia (World Bank) era 1970-an yang diterapkan dalam program pertanian sebagai pengganti model perkebunan skala besar. Sejak saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian Keputusan Presiden s

Lulus Tes CPNS Tanpa Curang

Ada beberapa teman yang bertanya kepada saya tentang tips-tips supaya lulus tes tulis CPNS. Saya memang punya pengalaman tiga kali ikut tes tulis CPNS dan semuanya lulus. Dua kali lulus tes tulis CPNS dosen, 1 kali lulus tes CPNS pemda. Tahun 2007 dan 2008 saya lulus tes CPNS dosen, tapi gagal di tes wawancara dan microteaching. Akhir 2008, saya lulus tes CPNS pemda yang mengantarkan saya pada profesi baru sebagai calon abdi negara. Banyak orang yang pesimis dengan proses rekrutmen CPNS karena sejarah perekrutan calon-calon pelayan masyarakat ini kerap diimbuhi kasus-kasus ketidakberesan beraroma KKN. Kasus suap, perjokian, serta nepotisme memang selalu mengemuka. Bahkan ada juga yang berujung di meja hijau. Namun, seiring reformasi birokrasi yang rajin didengungkan banyak kalangan, penegakkan hukum yang mulai tumbuh, ditambah media massa yang kritis, rasanya kita tak boleh kehilangan optimisme bahwa ke depan rekrutmen PNS akan berjalan secara jujur. Ketika saya akan mengurus Sur

Pemburu Rente Anggaran (Tulisan di Lampung Post, 12 November 2013)

Salah satu persoalan yang muncul dalam sektor pembiayaan pembangunan pemerintah adalah keberadaan para pemburu rente yang selalu mengintip peluang memperoleh keuntungan dari setiap mata anggaran negara yang akan dibelanjakan, terutama di ranah pengadaan barang dan jasa. Pemburu rente ini bisa dari kalangan internal birokrasi, pejabat politik, pengusaha, bahkan dari aktor yang secara struktural tidak ada dalam wilayah jabatan formal pemerintahan tetapi memiliki pengaruh dalam menentukan agenda pembangunan pemerintah, baik karena ada kaitan kekerabatan maupun karena hubungan pertemanan yang sangat erat dengan penguasa. Tahanan KPK Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sekaligus adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mungkin termasuk tipe yang terakhir disebutkan. Ia berada diluar struktur pemerintahan, tetapi diduga berperan penting dalam penentuan kebijakan tender proyek-proyek pemerintah di Provinsi Banten dan Tanger