Blognya Ihsan

Inspeksi mendadak (sidak) di hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Hasilnya, tingkat kehadiran pegawai selalu dibawah 100%. Diantara pegawai yang tidak masuk, tidak sedikit yang absen tanpa memberikan keterangan jelas kepada atasan di satuan kerjanya. Sayangnya kita tidak punya data pembanding. Kalau saja sidak itu dilakukan di hari kerja biasa, bukan setelah libur panjang, apakah tingkat kehadiran pegawai lebih tinggi dibanding sidak di hari pertama pasca liburan? Selama ini sidak di hari pertama setelah liburan terlanjur menjadi rutinitas yang bukan hanya merasa penting dilakukan oleh pejabat pemerintahan tetapi juga menjadi bahan berita yang juga rutin ditunggu-tunggu media massa. Nilai beritanya akan semakin tinggi bagi para wartawan apabila dalam sidak itu ditemukan tingkat kehadiran PNS yang rendah, kantor-kantor yang tutup terlalu dini, sanksi tegas yang diterapkan, atau aksi ke...

Ada beberapa teman yang bertanya kepada saya tentang tips-tips supaya lulus tes tulis CPNS. Saya memang punya pengalaman tiga kali ikut tes tulis CPNS dan semuanya lulus. Dua kali lulus tes tulis CPNS dosen, 1 kali lulus tes CPNS pemda. Tahun 2007 dan 2008 saya lulus tes CPNS dosen, tapi gagal di tes wawancara dan microteaching. Akhir 2008, saya lulus tes CPNS pemda yang mengantarkan saya pada profesi baru sebagai calon abdi negara. Banyak orang yang pesimis dengan proses rekrutmen CPNS karena sejarah perekrutan calon-calon pelayan masyarakat ini kerap diimbuhi kasus-kasus ketidakberesan beraroma KKN. Kasus suap, perjokian, serta nepotisme memang selalu mengemuka. Bahkan ada juga yang berujung di meja hijau. Namun, seiring reformasi birokrasi yang rajin didengungkan banyak kalangan, penegakkan hukum yang mulai tumbuh, ditambah media massa yang kritis, rasanya kita tak boleh kehilangan optimisme bahwa ke depan rekrutmen PNS akan berjalan secara jujur. Ketika saya akan mengurus Sur...

Para calon anggota legislatif yang sejak Juli 2008 mulai intensif mensosialisasikan diri mesti berfikir lebih cerdik menghadapi masyarakat yang tidak saja makin kritis namun juga piawai mengkonsolidasikan diri sekaligus mengecoh para caleg. Tipe calon pemilih yang paling menggemaskan para caleg adalah tipe pedagang dan makelar. Para calon pemilih menyusun daftar barang jualannya yang akan dijajakan pada para caleg dengan imbalan komitmen untuk mendukung caleg yang berani membeli barang yang ditawarkan. Tetapi, meski sudah terjadi kontrak, bukan tidak mungkin sang caleg hanya mendapatkan pepesan kosong sebab ternyata, ikatan komitmen di kalangan pemilih tidaklah kuat. Kemampuan para pemilih mengkonsolidasikan diri sebenarnya sudah nampak sejak pemilu 2004. Embrionya bahkan muncul sejak reformasi bergulir. Prakteknya makin terasa sejak mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung . Pemilih menghimpun diri dengan membawa beragam tawaran baik yang bersifat pragmatis ataupun ...

Anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah (DPR dan DPRD) adalah orang-orang yang harus selalu siap direcoki oleh jutaan mata rakyat yang selalu rajin mencermati kinerja mereka. Untuk mendapatkan baju dinas saja, kuping mereka panas karena dikritik dari berbagai pihak. Mau studi banding diomelin, tunjangan naik dicibir rakyat, perbaikan atau tunjangan sewa rumah juga diributkan orang ramai. Segala hal yang berkaitan dengan fasilitas sebagai anggota dewan didapatkan dengan cibiran dan kritikan masyarakat. Beda dengan orang-orang yang bekerja di swasta atau pengusaha dengan penghasilan tinggi. Mau tiap hari beli baju baru, jalan-jalan ke berbagai daerah, ataupun menambah aset rumah dan tanah, tak banyak orang yang mempersoalkan ataupun mencibir. Mereka dipandang absah menikmati hal-hal itu karena jerih payah mereka di dunia usaha. Adalah wajar jika Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sebuah pertemuan di depan pengusaha menyampaikan pendapat tentang pentingnya membangun kemapanan fina...

Demonstrasi anarki warga Tapanuli Utara di kantor DPRD Sumatera Utara yang mengakibatkan wafatnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat menyimpan beberapa pelajaran berharga bagi kita. Pertama, aparat kepolisian hendaknya selalu mengencangkan kewaspadaan dan kesiagaan atas berbagai potensi keributan yang bakal muncul dalam sebuah demonstrasi. Analisa seperti ini harusnya muncul dari satuan intel kepolisian yang sebelum pelaksanaan demonstrasi biasanya rajin mengumpulkan informasi dan melakukan persuasi kepada penanggung jawab aksi demonstrasi. Satuan intel harus punya informasi akurat mengenai jumlah peserta demonstrasi, tuntutan atau isu yang diusung, skenario aksi, serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peserta demonstrasi tersebut. Paradigma yang harus dibangun satuan intel dalam konteks ini bukan paradigma kaku yang memposisikan polisi di satu titik dan demonstran di titik lain. Intel harus menjadi jembatan komunikasi dan berperan sebagai mitra bagi para demonstran dal...

(Dimuat Lampung Post 4 April 2008) Dalam sidang Paripurna DPRD Lampung 1 April 2008 Gubernur Lampung Sjahrudin ZP secara tertulis menyampaikan rencana Pemerintah Provinsi Lampung memindahkan kompleks GOR Saburai ke kawasan Kemiling. Minimnya fasilitas olah raga serta fasilitas pendukung seperti lahan parkir serta kecilnya kemungkinan pengembangan kawasan di lokasi GOR Saburai adalah salah satu alasan dibalik rencana itu. Rencana pemindahan GOR Saburai ke kawasan Kemiling juga didasarkan pada ketersediaan lahan yang cukup luas serta didukung lingkungan yang masih asri dan alami. Luasnya lahan memungkinkan adanya pengembangan berbagai aktivitas olah raga. Kemiling juga dinilai cukup dekat dengan pusat kota dan aksesibilitas ke lokasi tersebut relatif mudah. Pemilihan Kemiling sebagai lokasi baru GOR Saburai juga dipandang sejalan dengan amanat Perda Nomor 13 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung. Dalam perda itu di...

Suatu hari seorang PNS guru menunjukkan ID Card kepada saya sambil senyam-senyum. Di ID card itu tercantum namanya sebagai tim pemenangan salah satu calon gubernur. Tanda pengenal itu katanya dibagikan oleh orang-orang tertentu kepada guru-guru di sekolahnya atas restu dari pihak sekolah yang mungkin pendukung calon gubernur tersebut. Mungkin juga pihak pejabat sekolah merasa tidak enak menolaknya sebab calon gubernur tersebut merupakan kandidat incumbent. Saya tahu, sang guru tersebut tidak pernah mendekatkan diri dengan politik praktis semacam itu. Terlebih statusnya sebagai PNS memang tidak memberikan ruang untuk berkiprah disana. Maka, ketika dia menunjukkan tanda pengenal tersebut, saya yakin seratus persen, dia akan meletakannya begitu saja di rumah tanpa merasa punya kewajiban sebagai anggota tim pemenangan pilgub. Sebelumnya, para guru di sekolahnya juga menerima kalender dari tim pemenangan kandidat gubernur yang sama. Apa yang menarik dari kejadian itu? Pertama, seperti...