Blognya Ihsan

Sejak Januari hingga September 2024, terdapat dua permohonan informasi dari masyarakat, baik individu maupun badan hukum, yang ditujukan kepada badan publik pemerintah daerah tempat saya bekerja. Pemohon meminta dokumen informasi publik yang berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah, termasuk dokumen pelaksanaan anggaran serta dokumen pengadaan barang dan jasa. Kedua permohonan tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai dasar hukum. Yang menarik adalah, tujuan permohonan informasi yang dicantumkan pemohon dalam surat permohonannya hampir sama. Mereka bermaksud menggunakan informasi publik ini sebagai bahan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum. Salah satu pemohon secara tegas menyebutkan bahwa dokumen yang diminta akan dijadikan alat bukti dugaan korupsi yang akan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Pemohon lainnya berencana menggunakan dokumen tersebut untuk melaporkan dugaan...

  (Tulisan ini dimuat Koran Lampung Post 31 Januari 2024) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menerbitkan keputusan nomor 13 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Keputusan tersebut memuat hasil penilaian atas penerapan SPBE tahun 2023 pada 621 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk instansi pemerintahan daerah di Lampung, Pemprov Lampung dan Pemkab Mesuji tercatat sebagai 2 pemerintahan daerah yang mendapatkan predikat sangat baik. Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu dan Kota Metro berada pada predikat baik. Sedangkan 5 pemerintah daerah lainnya meraih predikat cukup. Dibanding tahun sebelumnya, Kabupaten Pesawaran termasuk diantara instansi pemerintah daerah yang mengalami kemajuan. Hasil evaluasi SPBE tahun 2022, Pemkab Pesawaran meraih indeks 1...

  Pernyataan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim soal adanya “shadow organization” di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menuai pro kontra. Pihak yang kontra mempersoalkan eksistensi organisasi bayangan tersebut baik dari sisi alasan pembentukan, peran, kewenangan, serta pola hubungan kerja dengan pegawai ASN yang sudah mapan di instansi Kemendikbud Ristek. Sebagian orang menganggap kehadiran organisasi bayangan akan tumpang tindih dengan peran ASN yang sudah ada. Tak sedikit juga yang menilai hadirnya organisasi bayangan sebagai bentuk nyata kegagalan reformasi birokrasi. Sementara pihak yang mendukung berpendapat bahwa itu cara cepat Mas Menteri untuk merealisasikan transformasi digital di Kemendikbud Ristek yang sepertinya lebih susah terlaksana jika hanya mengandalkan tenaga ASN. Tulisan ini dibuat untuk memperkaya sudut pandang supaya diskusi atas persoalan tersebut kian bernas. Menurut Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Prof Nizam, seperti d...

  Sejalan dengan implementasi Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kebutuhan instansi pemerintah terhadap sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang teknologi informasi menjadi kian besar. Istilah yang tengah populer adalah talenta digital yang merujuk pada orang-orang dengan kemampuan teknis di bidang teknologi informasi. Sementara Perpres SPBE secara umum menyebutnya sebagai sumber daya manusia (SDM) SPBE. Dalam konteks tranformasi digital di instansi pemerintahan, SDM SPBE atau talenta digital ini menjadi salah satu kunci sukses penerapan SPBE. Ihwal kebutuhan talenta digital di Indonesia baik sektor swasta maupun publik ini juga disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam siaran pers nomor 212/HM/KOMINFO/05/2022 yang dirilis 24 Mei 2022. Menurutnya, dibutuhkan 9 juta talenta digital level intermediate untuk 15 tahun ke depan. Berarti dalam setahun harus tersedia 600 ribu talenta digital de...

Agenda penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah kini memasuki tahap ke-3 atau tahap terakhir. Setelah sebelumnya melakukan penyederhanaan struktur organisasi serta mengalihkan jabatan struktural ke fungsional, pemerintah pusat mulai mengatur sistem kerja baru sebagai wujud penyesuaian dengan dua agenda sebelumnya. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi nomor 7 tahun 2022, pemerintah pusat mengatur sistem kerja instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Pengaturan sistem kerja baru ini merupakan satu keniscayaan supaya mesin birokrasi yang sudah disetel ulang melalui perubahan struktur dan perubahan status jabatan pegawai negeri sipil ini bekerja dengan efektif dan efisien. Secara umum penyesuaian sistem kerja yang diatur Permenpan RB 7 tahun 2022 tersebut mencakup mekanisme kerja dan proses bisnis. Mekanisme kerja bicara soal kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana, model penugasan, pelaksanaan tug...

Dimana kedudukan Pejabat Fungsional Dinas Kabupaten? Di halaman 21 Permenpan 7 Tahun 2022, ada 2 kondisi yang relevan yaitu pada huruf b angka 1 dan 2: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas) sebagai Pejabat Penilai Kinerja 2. Pejabat Pimpinan Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja Penjelasan selanjutnya di halaman 24 Dalam penjelasan dibawahnya disebutkan bahwa contoh organisasi yang dapat menerapkan gambaran diatas salahsatunya adalah dinas kabupaten/kota. Mengacu pada penjelasan diatas, maka kedudukan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas Kabupaten berada dibawah Kepala Dinas.

   Di penghujung tahun 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1503 Tahun 2021 merilis hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah tahun 2021. Selain Pemerintah Provinsi Lampung yang mendapatkan predikat baik dengan indeks SPBE 2,76, ada 10 pemerintah kabupaten dan kota yang nilai indeksnya berada di kategori kurang dan cukup. Sedangkan 5 kabupaten lainnya tidak tercantum dalam hasil evaluasi tersebut. Kemungkinan karena kelimanya tidak mengikuti proses evaluasi yang dilakukan Kemenpan RB sehingga tidak mendapatkan penilaian. Kesepuluh pemerintah kabupaten/kota di Lampung yang mendapatkan penilaian indeks SPBE tersebut adalah Lampung Tengah 1,67 (kurang), Lampung Utara 1,86 (cukup), Lampung Barat 1,91 (cukup), Tanggamus 1,00 (kurang), Way Kanan 2,10 (cukup), Tulang Bawang Barat 1,97 (cukup), Pringsewu 2,03 (cukup), Mesuji 1,69 (kurang),...

Tutorial ini dibuat oleh Archiliandi (Archil), pengelola website RSUD Kabupaten Pesawaran, Lampung. Saya ceritakan secara singkat ya. RSUD perlu SSL untuk websitenya. Dinas Kominfo menyediakan SSL berbayar yang selanjutnya harus disetel di sisi server Kominfo (karena terkait nama subdomain website RSUD-nya) maupun server RSUD. Nah, tutorial ini ada setting di server internal RSUD.   Saya simpan tutorial ini disini guna memudahkan pencarian ketika dibutuhkan. Berikut langkah-langkahnya: Siapkan terlebih dahulu text CRT, KEY, CABUNDLE, ini bisa menghubungi Dinas Kominfo Untuk dibuatkan filenya Copy text CRT ke dalam notepad kemudian disimpan dengan file name certificate.crt Copy text KEY ke dalam notepad kemudian disimpan dengan file name private.key Copy text CaBundle ke dalam notepad kemudian disimpan dengan file name ca_bundle.crt Buat Folder crt di lokasi C:\xampp\apache Buat Folder dengan nama domain di lokasi C:\xampp\apache\crt Copy File CRT, KEY, CaBundle ke dalam folder...

Pertanyaan ini muncul ketika saya melihat isi petikan Surat Perintah Bupati kepada Pejabat Eselon III untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo. Salah satu poinnya menyebutkan bahwa Plt tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan sasaran kinerja pegawai. Saya penasaran lalu mencari info di internet. Saya temukan file Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Disitu disebutkan bahwa salahsatu kewenangan Plt dan Plh adalah menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai.

Kali ini saya akan membahas domain desa.id. Tulisan ini dibuat sesederhana mungkin serta lebih banyak ditujukan kepada teman-teman pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Penjelasan tentang domain desa pernah saya sampaikan di Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Pesawaran Januari 2018. Kelak jika ada pertanyaan seputar itu, saya tinggal kasihkan link tulisan ini. Domain itu apa sih? singkatnya adalah nama website . Merujuk Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2015, setiap pemerintah desa yang akan membuat website harus menggunakan nama desa.id, bukan yang lain semisal .com/.net/dll. Jika misalnya Desa Bagelen akan membuat website, maka nama yang harus dipakai adalah bagelen.desa.id, bukan bagelen.com atau lainnya. Bagaimana cara mendaftarkan nama domain desa? Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesawaran membantu pendaftaran domain desa.id biar lebih gampang. Desa-desa yang ada di Kabupaten Pesawaran cukup menyiapkan 3 dokumen persyaratan,...

Mari Senyum!. Itulah ajakan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran khususnya yang berada di daerah wisata pesisir Pesawaran. Tak hanya di forum formal, ajakan ini sering disampaikan dalam forum non formal di lingkungan Pemkab Pesawaran. Bahkan spanduk bertuliskan “Area Wajib Senyum” juga mulai terpasang di beberapa lokasi wisata pantai Pesawaran. Kampanye senyum ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Pesawaran. Filosofinya sederhana, setiap orang akan senang melihat wajah ramah dan murah senyum. Jika senyum dan wajah ramah itu menjadi milik orang-orang di pesisir Pesawaran, maka semakin senanglah orang yang bertandang kesana. Dengan wajah berhias senyum, setiap wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan sangat mungkin datang kembali di kemudian hari. Mungkin diantara mereka menuliskan testimoni di berbagai media jejaring sosial atas kepuasannya berwisata di Pesawaran sehingga mengundang rasa penasaran wisata lain untuk merasakannya. ...

Ketika pertama kali saya bertatap muka dengan para Pendamping Lokal Desa di wilayah kecamatan tempat saya bertugas, pertanyaan yang saya sampaikan pada mereka adalah apa tugas pokok dari pendamping desa dan pendamping lokal desa? apa indikator kinerja yang ditetapkan Kementerian Desa bagi para pendamping? Berapa lama para pendamping melaksanakan tugasnya? Tugas pendamping, kata mereka, adalah mendampingi masyarakat desa dalam melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 6 tentang Desa (UU Desa), memastikan implementasi UU Desa sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat, dan menjadi “penunjuk arah” pelaksanaan UU Desa. Mereka harus mendampingi warga dalam melakukan musyawarah desa, merumuskan program desa, menyusun dokumen perencanaan desa, dan melaksanakan program desa. Mereka mendapat surat penugasan untuk 1 bulan yang akan dievaluasi di bulan berikutnya. Dalam 1 bulan itu mereka ditargetkan bisa mendampingi desa menyusun dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Ketiga dokumen itu ditarge...